Sosiologi Politik.

Civil Society menurut Hegel
-
Hegel dalam karyanya Philosophy of Right pada tahun 1821 adalah pemikir pertama yang membedakan antara negara dengan civil society, meskipun ia dipengaruhi oleh pemikiran Adam Smith tentang masyarakat liberal.
Hegel membuat terminologi burgerliche gesellshafts sebagai domain privat yang dibedakan dengan der staat sebagai domain publik.
Konsepsinya lahir dari analisa terhadap masyarakat Eropa modern pasca revolusi industri yang menghasilkan perubahan masyarakat dimana ada pembagian wilayah politik dan wilayah ekonomi.
Hegel mengembangkan gagasan CS dalam tiga wilayah yaitu keluarga, CS sendiri dan negara.
Keluarga adalah ruang pribadi yang didalamnya terdapat hubungan individu yang harmonis, tempat sosialisasi individu sebagai bagian dari masyarakat. Ruang bagi keluarga adalah ruang yang sifatnya partikular (khusus).
Civil Society (CS) adalah tempa bagi pemenuhan kepentingan ekonomi individu-individu dan kelompok.
Negara adalah aktor yang mempunyai kekuasaan politik sebagai representasi ide universal untuk melindungi kepentingan politik warga oleh karena itu berhak melakukan intervensi terhadap kehidupan CS.

Beberapa catatan mengenai individualisme dan civil society dalam konsep Hegel:
Tugas dari individu adalah untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan subjektifnya, dan dalam menjadi buruh adalah aktivitas sosial. Buruh membawa individu menjalin kotak dengan individu lain, sehingga terbentuk interdependensi sosial.
Kepentingan individu hanya akan mendapatkan substansi hanya ketika menjadi bagian dari masyarakat.
Pembangunan ekonomi membawa pada kenaikan interaksi sosial, integritas dan komunitas.


Civil Society Menurut Gramsci
-
Gramsci mengembangkan teori CS yang sudah dirintis oleh Marx ( ia seorang Marxian, namun termasuk dalam aliran kiri baru)
Dalam konteks relasi CS dan negara, negara tidak dapat dipahami tanpa memahami CS.
Negara tidak hanya dipahami dalam konteks state aparatus, tetapi juga aparatus hegemoni swasta.
Bila Marx membuat konsepsi adanya dual kekuasaan negara, sebagai bagian dari kontradiksi mdal, Gramsci lebih melihat negara terbagi dalam banyak kekuasaan dalam banyak bentuk.
Gramsci membuat dikotomisasi antara political society dengan civil society. PS adalah lokasi dimana aparatus pemaksa dari negara dikonsentrasikan. Sedangkan CS adalah lokasi dimana negara beroperasi dalam kekuatan yang tidak dapat dilihat, misalnya dalam pendidikan, kultur dan agama.

Legitimasi negara dan prakteknya tidak hanya berupa penerimaa, karena kesadaran individu dibentuk oleh penghalangan terhadap konfrontasi terbuka dengan negara dan aparatusnya. Sehingga revolusi akan sangat sulit terjadi.
Revolusi di Rusia contohnya. Terjadi karena tidak ada CS yang dapat melindungi negara sebab konsep otoriter negara.
Adanya kekosongan kekuasaan ideologi dan mekanisme legitimasi yang dapat menghalangi negara dengan rakyatnya, memberikan negara otoritas moral.
Maka, negara secara transparan dapat dilihat sebagai organ pemaksa dan dikontrol oleh kelas. Dengan adanya monopoli kekuasaan, maka revolusi dapat dengan mudah dikobarkan.
Setiap negara adalah organ pemaksa, tetapi tanpa adanya CS negara adalah entitas yang mudah terlihat kelemahannya.
Sebaliknya dalam negara borjuis yang melahirkan CS, maka terbentuk badan pelindung.
Konsepsi CS sebagai bagian dari kebebasan individu (kata Hegel) adalah semu belaka, kaena CS bagian dari hegemoni negara. Gramsci sepakat dengan Marx, bahwa individu tidak dlindungi oleh negara dan CS. Sehingga kedua bentuk ini harus dirubah.

Bagi Marx, CS adalah organisasi material dari masyarakat, Gramsci lebih melihat CS sebagai bagian dari wilayah praktek ideologi dan kultur yang dikuasai oleh kelas dominan dan negara.
Bila Marx menekankan basis ekonomi sebagai wilayah pokok, Gramsci melihat baik relasi ekonomi dan juga ideologi memegang peran penting dalam relasi negara dan CS.
Bagi Gramsci, ternetuknya sebuah tatanan, berdasar atas adanya simbol dan mitologi, institusi dan praktek-praktek hegemoni.
Hegemoni memberikan landasan bagi kepemimpinan intelektual dan moral ke dalam praktek pluralisme dan menyebar dalam CS.
Ia juga membentuk aparatus hegemonik dari satu kelompok sosial kepada populasi sisanya. Hegemoni terhadap CS inilah yang menjadi metode keberlangsungan kekuasaan negara.

Masyarakat Sipil ??
Masyarakat Madani
Masyarakat Kewargaan

kembali ke istilah “masyarakat madani”"masyarakat Sipil""masyarakat Kewargaan". Sebetulnya ia bukanlah padanan yang tepat.
Civil society atau masyarakat madani adalah sebuah masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya; dimana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, masyarakat madani bukanlah masyarakat yang sekali jadi, yang hampa udara, taken for granted. Masyarakat madani adalah onsep yang cair yang dibentuk dari poses sejarah yang panjang dan perjuangan yang terus menerus. Bila kita kaji, masyarakat di negara-negara maju yang sudah dapat dikatakan sebagai masyarakat madani, maka ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani, yakni adanya democratic governance (pemerinthana demokratis yang dipilih dan berkuasa secara demokratis dan democratic civilian (masyarakat sipil yang sanggup menjunjung nilai-nilai civil security; civil responsibility dan civil resilience.)
untuk istilah civil society. Dalam civil society, setiap warga neraga memiliki hak yang sama dalam segala, baik soal ibadah maupun dalam aspek politik. Pendek kata dalam civil society yang digambarkan oleh Hegel dan Marx dan sebagian besar orang modern dewasa, setiap warga Negara, tidak perduli agama atau keyakinannya mempunyai hak yang sama dalam politik, bisa menjadi penguasa melalui mekanisme demokras

tiga visi mengenai masyarakat sipil dan negara.
Pertama, kehadiran masyarakat sipil hanya bersifat sementara dalam perkembangan masyarakat. Karena kecenderungannya untuk rusak dari dalam, maka pada akhirnya masyarakat sipil akan ditelan oleh negara, -- yakni sebuah negara ideal --, yang merupakan taraf perkembangan masyarakat yang tertinggi.

Kedua, karena negara hanya cerminan saja dari masyarakat sipil dan berfungsi melayani individu yang serakah, maka negara akan diruntuhkan atau runtuh dengan sendirinya dalam suatu revolusi proletar. Jika negara lenyap, maka yang tinggal hanya masyarakat, yakni suatu masyarakat tanpa kelas.

Ketiga, visi yang melihat bahwa masyarakat sipil tidak saja bisa menjadi benteng kelas yang memegang hegemoni, dalam hal ini kelas borjuasi, tetapi bisa pula menjalankan fungsi etis dalam mendidik masyarakat dan mengarahkan perkembangan ekonomi yang melayani kepentingan masyarakat


Jenis-jenis konflik

* konflik antara atau dalam peran sosial (intrapribadi), misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi (konflik peran (role))
* konflik antara kelompok-kelompok sosial (antar keluarga, antar gank).
* konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir (polisi melawan massa).
* konflik antar satuan nasional (kampanye, perang saudara)
* konflik antar atau tidak antar agama
* konflik antar politik.

Komunikasi Politik

komunikasi politik (political communication) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara ”yang memerintah” dan ”yang diperintah”.

Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang kongkret sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja: mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung, dan seterusnya. Tak heran jika ada yang menjuluki Komunikasi Politik sebagai neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya tak lebih dari istilah belaka.

Dalam praktiknya, komuniaksi politik sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, dalam aktivitas sehari-hari, tidak satu pun manusia tidak berkomunikasi, dan kadang-kadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik. Berbagai penilaian dan analisis orang awam berkomentar sosal kenaikan BBM, ini merupakan contoh kekentalan komunikasi politik. Sebab, sikap pemerintah untuk menaikkan BBM sudah melalui proses komunikasi politik dengan mendapat persetujuan DPR

Konsepsi HAM dan demokrasi dapat dilacak secara "teologis"
Konsepsi HAM dan demokrasi dapat dilacak secara teologis berupa relativitas manusia dan kemutlakan Tuhan. Konsekuensinya, tidak ada manusia yang dianggap menempati posisi lebih tinggi, karena hanya satu yang mutlak dan merupakan prima facie, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Semua manusia memiliki potensi untuk mencapai kebenaran, tetapi tidak mungkin kebenaran mutlak dimiliki oleh manusia, karena yang benar secara mutlak hanya Tuhan. Maka semua pemikiran manusia juga harus dinilai kebenarannya secara relatif. Pemikiran yang mengklaim sebagai benar secara mutlak, dan yang lain berarti salah secara mutlak, adalah pemikiran yang bertentangan dengan kemanusiaan dan ketuhanan.
Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta. Karena setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama, maka prinsip persamaan dan kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial. Namun kenyataan menunjukan bahwa manusia selalu hidup dalam komunitas sosial untuk dapat menjaga derajat kemanusiaan dan mencapai tujuannya. Hal ini tidak mungkin dapat dilakukan secara individual. Akibatnya, muncul struktur sosial. Dibutuhkan kekuasaan untuk menjalankan organisasi sosial tersebut.

Konsepsi HAm dan demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi Negara hukum.

Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.
Selain itu, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan absolute rechtsstaat, melainkan democratische rechtsstaa

penjelasan apa yg dimaksud dgn proses disorganisasi dan proses disintegrasi
disntegrasi berasal dari kata dis = tidak dan integrasi = menyatu/ penyatuan
disintegrasi adalah peristiwa terpecahnya/lepasnya suatu bagian/ wilayah dari suatu negara dan berdiri sendiri sebagai negara merdeka
contohnya adalah kemerdekaan propinsi timor timur dari wilayah NKRI dan berdiri sendiri dengan nama Timor Leste pada tahun 2002
disintegrasi memiliki makna yang hampir sama dengan kata separatisme
tapi separatisme lebih ditujukan kepada gerakan pemberontakan suatu wilayah untuk melepaskan diri dari kesatuan sebuah negara
contohnya gerakan separatis di poso, ambon, papua dll
hubungan yg terpecah belah...
contohny perang antar negara

Disorganisasi adalah suatu keadaan dimana tidak ada keserasian pada bagian-bagian dari suatu kebulatan.atau Disorganisasi : Proses melemahnya norma-norma dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat karena adanya perubahan sosial dan budaya.


dampak positif dan negatif konflik
Dampak positif konflik secara umum?
* Konflik bisa jadi merupakan sumber energi dan kreativitas
* konflik dapat menggerakan suatu perubahan
* Membantu setiap orang untuk saling memahami tentang perbedaan pekerjaan dan tanggung jawab mereka.
* Memberikan saluran baru untuk komunikasi.
* Menumbuhkan semangat baru untuk saling memahami
* Memberikan kesempatan untuk menyalurkan emosi.
* Menghasilkan distribusi sumber tenaga yang lebih merata dalam organisasi.

dampak negative konflik...
perpecahan.